BISNIS TIKET PESAWAT ONLINEBISNIS TIKET PESAWAT ONLINE
Direkomendasikan bagi Anda yang ingin memiliki dan mengelola bisnis penjualan tiket pesawat secara online, murah, mudah, cepat, dan aman. KLIK DISINI untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

KOLEKSI WALLPAPER FOTO PESAWAT TERBANG :


Kebijakan dan pelayanan birokrasi yang mestinya bersifat impersonal dan imparsial

Kebijakan dan pelayanan birokrasi yang mestinya bersifat impersonal dan imparsial. Info sangat penting tentang Kebijakan dan pelayanan birokrasi yang mestinya bersifat impersonal dan imparsial. Mengungkap fakta-fakta istimewa mengenai Kebijakan dan pelayanan birokrasi yang mestinya bersifat impersonal dan imparsial

Demoralisasi birokrasi merupakan gambaran umum yang berkembang pada saat ini. Dalam praktek yang berkembang saat ini, banyak menteri yang tidak memahami kode etik dan komitmen profesional. Kebijakan dan pelayanan birokrasi yang mestinya bersifat impersonal dan imparsial digantikan dengan sikap partisan yang cenderung melayani kepentingan personal dan parsial. Dengan perkembangan demokrasi tanpa perbaikan layanan birokrasi, berbagai perubahan proseduran terjadi tanpa meningkatkan kebahagiaan rakyat. Padahal, semua modus kekuasaan harus diarahkan untuk mengejar kebahagiaan. Menurut Abu Nasr al-Farabi dalam Al-Madinah al-Fadhilah, "Negara yang baik berbuah kebahagiaan." Bagi kebanyakan warga, rongrongan utama kebahagiaan itu tidaklah berasal dari persoalan alam, melainkan dari kualitas layanan pemerintahan. Bahwa negara merupakan penentu kebahagiaan ditunjukkan dengan survei yang dilakukan di 50 negara, seperti dilaporkan Geoff Mulgan (2008). ''Pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kebahagiaan (kesejahteraan) hidup jauh melampaui efek yang ditimbulkan oleh pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, yang kesemuanya itu pun bergantung pada kualitas pemerintahan.''
Kotabumi.
Lampung Utara.
Usaha demokrasi membawa kebahagiaan menuntut penjelmaan "negara-pelayan". Basis legitimasi negara-pelayan ini bersumber pada empat jenis responsibilitas: perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan keadilan. Negara memiliki legitimasi sejauh melindungi warganya dari bahaya karena ketertiban dan keselamatan sangat esensial bukan saja bagi kehidupan, melainkan juga untuk meraih kebahagiaan. Terbukti, negara-negara dengan pencapaian tertinggi dalam indeks kebahagiaan, seperti Norwegia, Swiss, dan Denmark, umumnya adalah negara demokrasi stabil yang mampu menegakkan hukum, keamanan, dan ketertiban. Legitimasi kedua adalah responsibilitas negara untuk mempromosikan kesejahteraan. Peran pemerintah dalam memfasilitasi kesejahteraan sangat penting. Seperti ditunjukkan Amartya Sen, kelaparan di sejumlah negara bukanlah karena kekurangan makanan, melainkan karena rakyat tak memiliki hak milik dan daya beli sebagai akibat buruknya layanan pemerintahan. Legitimasi ketiga adalah kemampuan negara mempromosikan pengetahuan dan kebenaran yang sangat vital bagi kelangsungan komunitas bangsa. Tidak ada perbantahan antara rezim demokratis dan nondemokratis atas pentingnya pengetahuan. Bahkan seorang Mao dalam Revolusi Kebudayaan-nya meyakini, ''Sebanyak apa pun mimpi kita, alam akan memberikannya sejauh ada pengetahuan.'' Legitimasi pamungkas adalah kemampuan negara menegakkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang membedakan manusia dari binatang adalah kemampuan membedakan yang baik dan buruk, adil dan zalim, yang memperoleh puncak ekspresinya pada negara yang dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Keadilan negara ini sangat vital bagi resolusi konflik dalam masyarakat multikultur. Pemenuhan keempat basis legitimasi negara-pelayan tersebut merupakan pertaruhan atas kebahagiaan warga negara. Para pendiri bangsa secara visioner memosisikannya sebagai tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sayang, visi kenegaraan yang begitu tahan banting itu cenderung dikhianati, karena ketidakdewasaan partai politik yang ingin mengambil terlalu banyak dengan mengabaikan tanggung jawabnya bagi kemaslahatan umum. Jika reshuffle kabinet terjadi, harus dipastikan agar profesionalisme lebih diutamakan dalam rancangan dan pemilihan kementerian negara. Indonesia, AS, Kanada, India dan Australia termasuk diantara negara-negara yang memiliki budaya terbaik di dunia bagi orang-orang yang memulai bisnis baru. Sebaliknya, Kolombia, Mesir, Turki, Italia dan Rusia memiliki kultur yang kurang maju dalam inovasi dan kewirausahaan. Demikian menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh BBC World Service di 24 negara. Survei yang dilaksanakan oleh GlobeScan/PIPA dengan 24.000 responden itu, menanyakan kepada mereka tentang bagaimana perasaan mereka kalau mau memulai bisnis di negara mereka. Yang ditanyakan termasuk apakah negara mereka menghargai kreativitas, inovasi, kewirausahaan, dan apakah ide-ide bagus bisa mudah diterapkan.


Powered By : Blogger